Kriminal

DELIK KHUSU || TASIKMALAYA, [Tanggal Hari Ini] – Praktik ilegal penjualan obat keras golongan G, seperti Tramadol dan Hexymer, terungkap marak di kawasan pertokoan Kabupaten Tasikmalaya. Penemuan ini berawal dari investigasi mendalam oleh awak media di sebuah toko kelontong, namun hingga saat ini, belum ada tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) setempat.

​Dugaan pembiaran ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat dan memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya oknum aparat yang “tutup mata” terhadap pelanggaran hukum yang merusak generasi muda ini.

​Pengakuan Mengejutkan: Ada Oknum TNI yang Membekingi

​Saat dikonfirmasi di lokasi, penjaga toko mengakui bahwa bos mereka bernama Alex dan koordinatornya adalah Fadil. Konfirmasi via telepon kepada Fadil menghasilkan pengakuan yang mengejutkan. Fadil menyebut bahwa kegiatan ilegal ini telah dibekingi oleh salah satu oknum anggota TNI dari Kodim berinisial H. Pengakuan ini mengindikasikan bahwa para pelaku merasa kebal hukum, menunjukkan sikap seolah tidak takut pada siapapun.

​“Maraknya toko berkedok jualan makanan ringan, permen, dan minuman ringan yang kuat diduga menjual obat-obatan golongan G di Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum oleh pihak kepolisian. Akibatnya, toko-toko berkedok kelontong ini menjamur bagaikan virus di tengah kehidupan masyarakat,” demikian bunyi temuan tim investigasi.

​Tantangan Serius Bagi Penegakan Hukum

​Situasi ini menempatkan Kepolisian dan institusi terkait di bawah sorotan tajam. Negara tidak boleh kalah dengan mafia pelaku penjual obat-obatan terlarang yang secara nyata merusak masa depan anak bangsa.

​Aparat Penegak Hukum, khususnya Polres Tasikmalaya dan POM TNI, diminta untuk segera bertindak melakukan penertiban dan penindakan tanpa pandang bulu. Dugaan keterlibatan oknum TNI dalam melindungi praktik ilegal ini harus segera diusut tuntas demi menjaga integritas institusi dan supremasi hukum.

​Ancaman Pidana Hingga 10 Tahun Penjara

​Perlu diketahui, menjual obat-obatan daftar G atau obat keras secara ilegal tanpa izin adalah pelanggaran serius. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (pengganti Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.

​Kami mendesak:

1. ​Kepolisian Resor Tasikmalaya segera melakukan razia dan penangkapan terhadap pemilik dan penjual toko-toko kelontong yang terindikasi menjual obat keras ilegal.
2. ​POM TNI segera mengusut tuntas dan menindak tegas oknum anggota Kodim berinisial H yang diduga membekingi praktik melanggar hukum ini.
3. ​Bupati Tasikmalaya mengambil langkah strategis untuk memberantas peredaran obat terlarang diwilayahnya. ( Tim)

DELIK KHUSUS || PURBALINGGA- Dugaan Aktivitas ilegal berupa gudang tempat penimbunan BBM bersubsidi jenis Solar kini molai mencuat di wilayah hukum Purbalingga yang berlokasi di jalan Banjaransari Dusun lll, Gemuruh Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Jawa tengah pada hari Jumat 19/09/2025

Ketika Tim awak media berada di sekitar lokasi mendapati tiga mobil Trek engkel masuk ke dalam gudang diduga kuat mobil tersebut yang di gunakan untuk transportasi menyedot solar subsidi dari beberapa SPBU dengan jumlah besar saat awak media mendekati gudang tersebut ada seseorang yang keluar dari gudang saat di konfirmasi terkait Aktivitas di dalam gudang ia enggan memberikan keterangan apapun hanya menyampaikan ke awak media suruh menunggu Bos,nya dan melarang awak media masuk kedalam gudang

Menurut keterangan dari masyarakat warga sekitar gudang tersebut yang dijadikan Tempat penimbunan BBM Solar subsidi diduga milik salah satu Anggota TNI aktif berinisial RD yang berdinas di purbalingga Informasi ini pertama kali di peroleh dari laporan masyarakat warga sekitar yang merasa resah dengan adanya aktivitas keluar masuk kendaraan ke dalam gudang tersebut terutama pada malam hari warga sekitar juga sering mendapati mobil Tenki Biru putih masuk kedalam gudang

Modus oprandi yang di lakukan adalah mengumpulkan solar yang di ambil dari beberapa SPBU di wilayah Purbalingga dan banyumas jenis solar subsidi dengan jumlah besar untuk di jual kembali ke Industri atau pihak lain dengan harga tinggi di atas harga subsidi praktik penyalahgunaan BBM solar subsidi ini tidak hanya merugikan masyarakat kecil akan tetapi juga merugikan Negara

Dalam hal ini Masyarakat minta agar pihak kepolisian jangan tutup mata segera ambil tindakan tegas sesuai dengan Undang-undang migas yang sudah di tetapkan oleh pemerintah perlu diketahui bahwa kementerian ESDM tertulis menteri energi dan sumber daya mineral kembali menghimbau kepada masyarakat untuk mengunakan BBM bersubsidi sesuai kemampuan agar Alokasi tidak tergerus dan lebih tepat sasaran

Perlu dicatat penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana yang serius pelaku penimbunan bahan bakar minyak solar subsidi dapat dijerat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.60 miliar rupiah

Awak media akan mendorong SBM Pertamina dan BBH migas serta APH Aparat penegak hukum dari tingkat Polsek,Polres,Polda jawa tengah hingga Mabes Polri agar segera turun ke lokasi

Tim Investasi